KONI Banten Digugat, Dampak Pelaksanaan Musorprov VI – aksesdisini.com

  • Bagikan
KONI Banten Digugat Dampak Pelaksanaan Musorprov VI – aksesdisinicom

SERANG – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banten digugat KONI Kota Serang. Pelaksanaan Musyawarah Olahraga (Musorprov) Banten VI pada 14 Desember 2021, dan hasil verifikasi Tim Seleksi dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum KONI Banten 2021-2025, yang lolos Edi Ariadi, menjadi dasar bagi gugatan.

“Karena Pak Edi Ariadi diloloskan sebagai calon Ketua Umum KONI Banten, maka itu yang menjadi obyek gugatan kami. Ini melanggar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Banten Nomor 35/KONI BANTEN/2021 yang merupakan Perda Musorprov Banten VI. Gugatan itu sudah kami daftarkan ke PTUN Serang (PTUN) sebelumnya (kemarin),” kata Rohadi SH selaku kuasa hukum KONI Kota Serang, Kamis (13/1).

Pengacara dari Firma Hukum Rohadi & Rekan itu menjelaskan, SK Ketua Umum KONI Banten itu mengatur tentang persyaratan calon Ketua Umum KONI Banten. Dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c SK tersebut, kata Rohadi, calon Ketua Umum KONI Banten bukanlah pejabat publik dan pejabat struktural atasan. Namun, TPP meloloskan Edi Ariadi sebagai calon Ketua Umum KONI Banten 2021-2025. Padahal, Edi Ariadi adalah ketua DPW Partai Nasdem Banten.

Menurut Rohadi, Edi Ariadi tidak mungkin lolos dan dilantik sebagai calon ketua umum KONI Banten 2021-2025, yang kemudian memenangkan sayembara di Musorprov Banten VI. Sebab, ketua partai politik adalah pejabat publik.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi landasan hukum bagi KONI Kota Serang. Sedangkan badan publik adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran, atau lembaga swadaya masyarakat sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

“Partai politik menerima dana dari pemerintah, APBN, dan/atau APBD. Artinya, partai politik adalah badan publik. Jadi, otomatis ketuanya adalah pejabat publik. Namun Musorprov meloloskan calon yang bertentangan atau tidak memenuhi syarat sesuai SK Ketua Umum KONI Banten Nomor 35 Tahun 2021,” kata Rohadi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan