Kompolnas Sarankan Kapolri Diskusi Sebelum Terbitkan Telegram Soal Media

oleh -0 views

AKSES DISINI – Komisi Kepolisian Republik Indonesia (Kompolnas) mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dengan cepat mencabut surat telegram dengan instruksi melarang penyiaran kekerasan dan arogansi oleh aparat.

Kompolnas RI memberikan masukan kepada Polri agar bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak terkait jika ingin membuat kebijakan.

Menurutnya, pelibatan pihak terkait sangat baik guna meminimalisir adanya kalimat yang sarat tafsir ganda dalam pembuatan surat telegram. Apalagi, surat telegram yang dihujani kritik dari berbagai pihak memuat isu tentang pers.

“Kami mengapresiasi kesiapan untuk mengoreksi dan berharap kedepannya bisa melibatkan atau meminta masukan dari instansi terkait maupun dari pengawas eksternal, misalnya Dewan Pers dan Kompolnas,” kata Komisioner Polri Kompol Poengky Indarti saat dihubungi, Selasa. (6/4/2021).

Baca juga:
Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Tunjukkan Kekerasan Polisi

Lebih lanjut, dia menjelaskan, jika surat telegram itu menyentuh kritik atas arogansi anggota polisi, maka pers jelas bebas meliput.

Pihaknya akan mendukung jika tujuan surat telegram itu untuk melarang polisi melakukan kekerasan yang arogan dan berlebihan saat menangkap pelaku kejahatan, maka dibuat acara khusus untuk mengagungkan kekerasan tersebut dengan asumsi berani atau bermartabat.

“Itulah yang kami sepakati untuk dilarang, karena menyebarkan kekerasan, sehingga memperburuk citra polisi.”

Diketahui bahwa surat Telegram bernomor ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. Tahun 2021 ditandatangani langsung Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Senin (5/4).

Salah satu poin dari telegram itu melarang penyiaran upaya atau tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Baca juga:
Keamanan Jurnalis: Telegram Kapolri adalah Preseden Buruk Kebebasan Pers

Surat Telegram Polisi Ditujukan Untuk Internal

Polri menjelaskan tentang surat telegram yang melarang media menyiarkan arogansi polisi.

Dalam telegram itu ada 11 butir larangan. Namun, telegram tersebut disebut-sebut hanya untuk media internal kepolisian.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Porli Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi wartawan, Selasa (6/4/2021).

“(Perintah Kapolri hanya untuk) media internal. Ini ditujukan kepada petugas Humas Polri,” ujarnya.

Dia menegaskan, aturan itu tidak ditujukan untuk media nasional.

“(tidak berlaku untuk media nasional) ya, hanya untuk penggunaan internal,” ucapnya.

Sekarang Dicabut

Surat Telegram Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021 yang berisi larangan pemberitaan kekerasan dan arogansi polisi oleh media akhirnya dicabut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan pencabutan yang dilakukan setelah beberapa jam, telegram tersebut memicu kontroversi.

Penyusutan atau pembatalan tersebut disampaikan Kapolri melalui telegram nomor ST / 759 / IV / HUM 3.5.4 / 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Humas Mabes Porli Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono tertanggal 6 April. 2021.

“Sebagaimana ref nomor empat (Surat Telegram Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021) di atas dinyatakan dicabut / dibatalkan,” bunyi isi sebagian surat yang dikutip Suara.com, Selasa (6 / 4/2021).

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pembatalan tersebut.

“Ya (surat itu benar),” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan.