Jokowi Mau Ganti Nama Pembatasan, Ekonom: Kenapa Tidak Menyerah Istilah Sale Ob

  • Bagikan

Akses Disini, Jakarta — Pemerintah kini mengubah istilah ‘PPKM Darurat’ dalam penanganan COVID-19 menjadi PPKM level 4-3. Artinya, pemerintah telah berulang kali mengubah nama aturan penanganan COVID-19.

Sebelumnya, pemerintah telah menggunakan istilah PSBB, PPKM, penebalan PPKM, PPKM Darurat hingga PPKM terbaru Level 4-3.

Ekonom Senior Faisal Basri menyinggung perubahan istilah dalam PPKM Darurat. Faisal mengkritik, pergantian istilah dilakukan berulang kali dengan harapan hasil yang berbeda.

Hal itu disampaikan Faisal melalui akun Twitternya @FaisalBasri. Dalam cuitannya, Faisal mengomentari berita di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi istilah PPKM Darurat. Mulai 26 Juli 2021, persyaratan dikategorikan berdasarkan level 1-4.

“Kenapa tidak melepaskan istilah sale? Terus melakukan hal yang sama berulang-ulang mendambakan hasil yang berbeda. Einstein bilang itu bentuk kegilaan,” cuit Faisal, Rabu (21/7/2021).

Pemerintah sendiri telah mengubah ketentuan pengetatan yang berlaku di Indonesia dari PPKM Darurat menjadi PPKM level 3 dan PPKM level 4. Perubahan ketentuan tersebut berlaku efektif mulai hari ini, Rabu (21/7) hingga Minggu (25/7/2021).

Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (20/7) malam, akan ada pembukaan bertahap pada 26 Juli 2021 jika kasus Corona sudah menurun.

“Jika tren kasus terus menurun, maka pada 26 Juli pemerintah akan membukanya secara bertahap,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual.

Seperti diketahui, PPKM darurat semula ditetapkan hingga 20 Juli 2021. Kini, PPKM diperpanjang hingga 25 Juli 2021 namun ada perubahan ketentuan.

Perubahan ketentuan tersebut tampak dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat 4 Penyakit Virus Corona 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. pada Selasa (20/7). Aturan ini berlaku mulai hari ini hingga Minggu (25/7).

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa dan Bali sesuai kriteria. untuk tingkat situasi pandemi berdasarkan penilaian dan untuk menyelesaikan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan optimalisasi Posko Penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan. Tingkat Kabupaten untuk Kendalikan Penyebaran COVID-19

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan