Jokowi Izinkan Rektor UI Rangkap Jabatan, Pengamat: Moralitas Akademik Hilang Is

  • Bagikan
Pilkada Tetap Jalan, Pemerintah dan DPR Sepertinya Mau Korbankan Rakyat

Akses Disini, Jakarta – Langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI untuk menggantikan PP 68/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI), telah menunjukkan kolaborasi antara keserakahan dan otoritarianisme. Sebab, di satu sisi ada pihak yang serakah, di sisi lain ada yang membuat aturan sesuka hati.

“Seharusnya orang atau rektor yang menyesuaikan dan mengikuti dan mentaati aturan. Aturan ini dibuat dan dikondisikan untuk mengamankan seseorang,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada wartawan, Rabu (21/7/2021). PP 75/2021 memungkinkan Rektor UI menjabat sebagai seorang komisaris BUMN.

Ujang mengolok-olok PP dengan pepatah tentang ‘wajah buruk cermin terbelah’. Dalam konteks PP ini adalah perilaku yang tidak baik, tetapi aturannya diubah untuk kepentingannya.

Melalui PP ini, lanjut Ujang, salah satu cara pemerintah bisa mengontrol dunia akademik. Padahal, seharusnya rektor menjadi motor penggerak moral untuk bisa mengkritisi jalan pemerintah yang sesat itu.

“Bukan kolaboratif dan kolusi untuk merevisi anggaran dasar UI yang menguntungkan dirinya,” kritiknya.

Ujang menegaskan, ini juga merupakan tragedi memalukan yang ditunjukkan pemerintah kepada mahasiswa dan masyarakat.

“Bahkan, mereka tidak lagi menerapkan moralitas,” kata Ujang.

Penulis: Tio

  • Bagikan