Jawaban KPK usai Dituding Abaikan 20 Surat Izin Penggeledahan Kasus Bansos

oleh -0 views

AKSES DISINI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tergugat menanggapi gugatan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Jawabannya terkait kasus suap Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditangani lembaga antikorupsi.

Dalam persidangan yang berlangsung di ruang 7 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jawaban hanya diberikan secara tertulis – tidak dibacakan dalam persidangan.

Ditemui seusai persidangan, Natalia Kristianto selaku kuasa hukum KPK menyatakan sejumlah poin yang disampaikan MAKI dalam gugatan tersebut telah ditanggapi dalam jawaban mereka.

Terkait izin penggeledahan terbengkalai yang disampaikan MAKI, kubu KPK menyatakan Dewan Pengawas telah mengeluarkan dua izin penggeledahan dengan total 27 lokasi.

Baca juga:
Sebut Kasus Century ke Bansos Cracking, MAKI menggugat KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

“Pertama, Desember 2020 untuk 7 tempat dan yang kedua izin Dewas pada Januari 2021 sebanyak 20 tempat,” kata Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/4/2021).

Kristianto melanjutkan, pihaknya juga telah mempelajari materi jawaban dari Dewan Pengawas yang juga tergugat dalam gugatan tersebut. Atas jawaban dari Dewan Pengawas – mengacu pada dua izin – sudah dilakukan penggeledahan sebelumnya.

“Tadi malam kami membaca jawaban dari terdakwa Dewas, salah satunya disampaikan dalam persidangan juga bahwa Dewas sudah mengajukan 27 tempat di izin Dewas, dua izin Dewas itu sudah digeledah terlebih dahulu,” jelasnya.

Kristianto mengatakan, 27 lokasi yang sudah mendapat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas sudah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, saat ditanya apakah ada sejumlah izin yang terbengkalai, Krisitanto tak menjawab tegas.

“Jadi begini saja, karena kita sangat mengapresiasi langkah hukum, peradilan sehingga dengan mekanisme seperti ini intinya ada jalur resmi secara legal,” pungkas Kristianto.

Baca juga:
Gegara Hentikan Kasus Pasangan Tersangka BLBI, Komisi Pemberantasan Korupsi Ancam dengan Hak Pilih

Lihat salinan jawaban dari Dewan Pengawas yang diterima Suara.comKPK disebut-sebut sudah mengajukan permohonan izin penggeledahan.