Jakarta Terapkan PPKM Level 4, Ini Aturan Lengkapnya! – Aksesdisini.com

  • Bagikan

TEBET, AKSES DISINI — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan keputusan untuk menerapkan perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Namun, kali ini dilaksanakan dengan nama PPKM level 4 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 .

Hal itu diketahui Suara.com berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI atau Kepgub yang ditandatangani Anies pada 21 Juli 2021.

“Penetapan pelaksanaan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Corona Virus Disease 2019 Level 4 selama 5 (lima) hari terhitung sejak 21 Juli hingga 25 Juli 2021,” demikian bunyi SK Gubernur DKI seperti dikutip Suara.com, Kamis (22/7/2020). 2021). .

Di dalam SK Gubernur itu tertulis bahwa aturan untuk menegakkan protokol kesehatan hingga sanksi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan covid.

Adapun lampiran aturan yang diatur selama PPKM level 4 yaitu kegiatan tidak penting diberlakukan 100 persen work from home atau bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah (WFH).

Untuk kegiatan esensial, keuangan dan perbankan masih bisa beroperasi maksimal 50 persen untuk pelayanan publik dan 25 persen untuk administrasi perkantoran.

Sementara itu, kegiatan esensial industri berorientasi ekspor dapat beroperasi maksimal 50 persen di fasilitas produksi, dan 10 persen untuk penataan administrasi perkantoran.

Dalam kegiatan esensial sektor pemerintah yang memberikan pelayanan publik yang tidak tertunda, maksimal 25 persen bekerja dari kantor diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan untuk kegiatan kritis seperti bidang kesehatan serta keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan 100 persen tanpa terkecuali.

Kemudian untuk penanggulangan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman beserta penunjangnya, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar dapat beroperasi. 100 persen. staf maksimal, hanya di fasilitas produksi.

Sedangkan untuk dukungan administrasi kantor penunjang operasional, 25 persen staf akan diterapkan dengan penerapan prokes yang ketat.

Perpres tersebut juga menyebutkan, supermarket, pasar tradisional, dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi operasionalnya hingga pukul 20.00 WIB dengan daya tampung 50 persen pengunjung. Pasar tradisional buka hingga pukul 13.00 WIB dengan kapasitas 50 persen.

Untuk pelayanan dari apotek hingga toko obat diperbolehkan buka 24 jam dengan prosedur yang ketat.

Warung makan, restoran, pedagang kaki lima hingga kafe masih sebatas layanan take away saja dan tidak diperbolehkan makan di tempat.

Selanjutnya untuk proses pembelajaran di sekolah masih diterapkan 100 persen secara online. Sementara itu, pusat perbelanjaan mal masih tutup.

Untuk tempat ibadah, kegiatan keagamaan berjamaah tidak diperbolehkan. Mengoptimalkan ibadah di rumah.

  • Bagikan