Jakarta berstatus PPKM Level 4, apa artinya? – Aksesdisini.com

  • Bagikan

TEBET, AKSES DISINI — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021. Instruksi tersebut berisi sebagai berikut: PPKM tingkat 4 Corona Virus Disease 2019 di Jawa dan Bali.

Melalui instruksi ini, pemerintah memberikan kategori status level PPKM diterapkan pada masing-masing daerah. Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada gubernur dan bupati/walikota.

“Mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan untuk menerapkan Pembatasan Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria tingkat situasi pandemi berdasarkan penilaian dan penyelesaian pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Negara tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan optimalisasi Posko Penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan. Tingkat Kabupaten untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, diinstruksikan dalam hal ini,” tulis Instruksi Mendagri yang dikutip Suara.com, Rabu (21/7/2020).

Berikut kriteria status wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan melalui Instruksi Mendari Nomor 22 Tahun 2021:

DKI Jakarta

Untuk kabupaten/kota dengan kriteria level 4 yaitu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Administratif Jakarta Utara, dan Kota Administratif Jakarta Pusat.

Banten

Daerah kriteria level 3 yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon.
Kriteria wilayah Level 4, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Serang.

Jawa barat

Daerah kriteria level 3 yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung.

Daerah kriteria level 4 yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.

Jawa Tengah

Daerah kriteria level 3 yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri,
Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan.

Daerah kriteria level 4 yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Yogyakarta

Daerah kriteria level 3 yaitu Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Gunungkidul.
Daerah kriteria level 4 yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

Jawa Timur

Daerah kriteria level 3 yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek,
Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan,
Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan.

Daerah kriteria level 4 yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.

Wilayah kabupaten/kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar.

Penetapan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bunyi Instruksi Menteri Dalam Negeri. Urusan Nomor 22 Tahun 2021.

  • Bagikan