Instruksi Mendagri, PPKM Tidak Pakai Darurat – Aksesdisini.com

  • Bagikan

TEBET, AKSES DISINI – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021.

Kementerian Dalam Negeri mengikuti pengumuman Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021.

Di Kementerian Dalam Negeri, istilah PPKM darurat sudah tidak digunakan lagi.

Melalui salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 yang disebarluaskan Pusat Informasi Kementerian Dalam Negeri pada Rabu 21 Juli 2021, Inmendagri ini tidak mengubah ketentuan.

Namun, ada ketentuan tambahan terkait penataan tata kerja kantor pemerintahan di sektor-sektor esensial yang memberikan pelayanan publik, yang tidak bisa ditunda.

Oleh karena itu, untuk sektor ini diberlakukan work from office (WFO) maksimal 25% dengan protokol kesehatan yang ketat.

Mendagri juga menegaskan, perpanjangan pengetatan mobilitas masyarakat akan dilaksanakan mulai 21 Juli 2021 atau hari ini hingga 25 Juli 2021. Hal itu tertuang pada poin 13.
Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Menteri Dalam Negeri dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa, 20 Juli 2021.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Keputusan itu diumumkannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa malam lalu.

Dikutip dari halaman setkab.go.idBerikut pernyataan lengkap Jokowi terkait perpanjangan PPKM darurat:

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Assalamu’alaikum kita semua,
Tentang Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam.

Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sebangsa dan seluruh tanah air, pelaksanaan PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 merupakan kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah, meski sangat-sangat sulit.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat akan perawatan di rumah sakit.

Sehingga tidak melumpuhkan rumah sakit akibat kelebihan kapasitas pasien Covid-19. Dan agar pelayanan kesehatan bagi pasien penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan nyawanya terancam.

Namun alhamdulillah kita patut bersyukur setelah PPKM Darurat dilaksanakan, hal ini terlihat dari data penambahan kasus dan jumlah tempat tidur rumah sakit yang mengalami penurunan. Kami selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengarkan suara masyarakat yang terkena dampak PPKM.

Oleh karena itu, jika tren kasus terus menurun, maka pada 26 Juli 2021, pemerintah akan membukanya secara bertahap.

Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diperbolehkan buka hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%.Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diperbolehkan buka hingga pukul 15.00, dengan kapasitas maksimal 50%.

Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturannya akan ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen voucher atau outlet, barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, pencuci kendaraan, dan usaha kecil sejenis lainnya diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21.00.

Pengaturan teknis akan diatur oleh pemerintah daerah.

Warung makan, pedagang kaki lima, warung jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di tempat terbuka, diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21.00, dan waktu makan maksimal setiap pengunjung adalah 30 menit.

Sementara itu, kegiatan lain di sektor esensial dan kritis, baik di sektor pemerintah maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah.

Saya minta kita semua bisa bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus segera berkurang dan tekanan terhadap rumah sakit juga berkurang.

Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, mengisolasi mereka yang memiliki gejala, dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada mereka yang terpapar.

Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sebanyak dua juta paket obat.

Lalu, bagaimana dengan bantuan untuk masyarakat terdampak?

Untuk meringankan beban masyarakat terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 55,21 triliun berupa bantuan tunai, yaitu BST (Bantuan Sosial Tunai), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT), kemudian PKH (Program Keluarga Harapan). ).

Juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik tetap dilanjutkan. Pemerintah juga memberikan insentif bagi usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar satu juta usaha mikro.

Dan, saya telah memerintahkan menteri terkait untuk segera menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang berhak.

Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan Covid-19 ini.

Memang keadaan ini sangat sulit, namun dengan usaha kita bersama, insya Allah kita akan segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial, serta kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali normal.

Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

  • Bagikan