Implementasi PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat

  • Bagikan

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan terkini penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Selasa (20/7). Presiden menyampaikan, kebijakan pelaksanaan PPKM merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam rangka menekan laju penularan Covid-19, dan mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak overcapacity.

“Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan PPKM hingga 25 Juli 2021. Namun tetap memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengarkan suara masyarakat terdampak PPKM. Jika tren kasus terus menurun, maka pada 26 Juli 2021, pemerintah akan membukanya secara bertahap,” kata Presiden Jokowi.

Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, telah diterbitkan dua Instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPKM Tingkat 4 Bagi Kabupaten/Kota di Wilayah Wilayah Jawa Bali, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPKM Mikro (Tingkat 4 dan Tingkat 3 Bagi Kabupaten/Kota di Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku mulai 21 hingga 25 Juli 2021.

“Kami akan terus mengevaluasi dan memantau perkembangan laju peningkatan kasus Covid-19 dan berbagai indikator lainnya. Hasil evaluasi dan monitoring selama 5 hari ini akan menjadi dasar dibukanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat secara bertahap, yang saat ini sedang diperketat dalam PPKM Darurat ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers “Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Perkembangan Terkini Pelaksanaan PPKM” secara virtual di Jakarta, Rabu (21/7).

PPKM ini juga disesuaikan dengan tingkat penilaian masing-masing Kabupaten/Kota. Penetapan level berdasarkan standar WHO yaitu level penilaian situasi pandemi yang mengukur laju penularan virus dibandingkan dengan kapasitas respon (3T). Selain itu, juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, kadar BOR, dan capaian vaksinasi.

Pada saat pembukaan bertahap, tempat usaha yang akan dibuka yaitu pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), diperbolehkan buka hingga pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan protokol kesehatan yang ketat. pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). ). Namun, saat ini pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari masih diperbolehkan buka hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

Selain itu, PKL, toko kelontong, agen/outlet voucher kredit, barbershop, binatu, pedagang asongan, bengkel kecil, cuci kendaraan, dan usaha kecil sejenis lainnya diperbolehkan untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya diatur. oleh pemerintah daerah.

Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, warung jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usahanya di tempat terbuka diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21.00 waktu setempat dan waktu makan maksimal untuk setiap pengunjung adalah 30 menit.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran tambahan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya klaster Perlindungan Kesehatan dan Sosial (Perlinsos) yang mendapat tambahan Rp55,21 triliun. Khusus untuk Program Jamsostek ditambahkan tambahan Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yaitu untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu PPKM Sembako.

Selain beberapa Program Perlinsos, antara lain:

Program Kartu Sembako akan menambah indeks manfaat selama 2 bulan @ Rp 200 ribu untuk 18,8 juta KPM; Diskon listrik akan dilanjutkan selama 3 bulan (Oktober – Desember 2021) sebesar Rp 1,91 triliun; Subsidi kuota internet selama 5 bulan (Agustus – Desember 2021) sebesar Rp5,54 triliun; Kartu Prakerja (Rp1,2 triliun) dan Bantuan Subsidi Upah/BSU (Rp8,8 triliun) akan ditambah menjadi Rp10 triliun. Secara khusus, BSU akan diberikan kepada pekerja di sektor non-kritis dan lokasi kerjanya berada di wilayah PPKM Level 4 dengan upah Rp 3,5 juta ke bawah (selanjutnya diatur dalam Permenaker yang sedang disusun); dan Bantuan Beras BULOG untuk 10 juta KPM BST dan 18,8 juta KPM untuk Kartu Sembako.

“Program Perlinsos tambahan ini akan diprioritaskan untuk daerah yang melaksanakan PPKM Level 4, dimana untuk periode saat ini ada 122 kabupaten/kota di Jawa Bali dan 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali,” kata Menko. Airlangga.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi Usaha Mikro atau Super Mikro yang bersifat informal (misalnya warung, pedagang kaki lima, warung jajanan, dll) sebesar Rp 1,2 juta untuk kurang lebih 1 juta usaha mikro yang terkena dampak Level 4, yang akan didistribusikan oleh TNI/Polri. Mekanisme atau tata cara penyaluran bantuan akan diatur dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh TNI/Polri, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Bantuan Pemerintah, dan akan ditetapkan dibantu oleh Kementerian Keuangan dan BPKP.

Untuk mendapatkan bantuan ini, masyarakat (pelaku usaha mikro atau super mikro) harus mendaftar Program Pendampingan. Babhinsa dan Bhabinkabtibmas akan “mengambil bola” dengan mengunjungi pengusaha mikro yang memenuhi syarat, untuk memudahkan mereka mendaftar. Formulir pendaftaran berupa isian sederhana yang berisi data dasar, antara lain NIK, Jenis Usaha/Warung, Lokasi Usaha dan isian data dasar lainnya.

TNI/Polri kemudian melakukan pengecekan data dengan Pemerintah Daerah (Dinas terkait) terkait data NIK (terkait validitas data NIK) dan memastikan NIK tersebut tidak termasuk pada mereka yang telah menerima (penerima) BPUM sehingga ada tidak ada duplikasi bantuan. Setelah data valid, TNI/Polri akan menetapkan dan pemilik NIK resmi menjadi Penerima Manfaat.

TNI/Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha, serta mengecek kesesuaian data yang diisi pada pendaftaran sebelumnya. Untuk pertanggungjawaban penyaluran bantuan tersebut dapat berupa Kwitansi (Risalah Acara) dari Penerima (pemilik warung/PKL dll) dan disertai dengan foto/dokumentasi yang memadai. Setelah penyaluran bantuan, TNI/Polri akan merekap data dan mengisi formulir laporan sederhana untuk pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban.

“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut, TNI/Polri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (instansi terkait), Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), Kemenkop UKM (Data BPUM), dan untuk pengawasannya akan didampingi oleh Kejaksaan Agung, BPKP dan KPK, sehingga proses pendistribusian bisa berlangsung cepat dan tepat sasaran,” ujar Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat akan meningkatkan frekuensi pengujian dan penelusuran, serta membangun pusat isolasi di kawasan pemukiman padat penduduk di kawasan aglomerasi.

Di sisi lain, hari ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia Selama Masa PPKM Darurat, yang mengubah Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Penyesuaian. Periode Kebiasaan Baru, dan mengatur pembatasan masuknya orang asing. dari luar negeri selama periode PPKM Level 4, termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sektor lainnya. Orang Asing yang diperbolehkan masuk adalah mereka yang memiliki visa diplomatik atau dinas dan izin tinggal, pemegang izin tinggal terbatas atau tetap, memiliki tujuan kesehatan atau kemanusiaan (misalnya dokter atau petugas laboratorium Covid-19), dan memiliki rekomendasi dari Kementerian terkait. / Instansi, dan memenuhi prokes Covid-19 (sudah divaksin, tes PCR, dan menjalankan karantina).

Turut hadir dalam Konferensi Pers hari ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly; dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo.

  • Bagikan