Hari Ini PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan MAKI Terhadap KPK

oleh -3 views

AKSES DISINI – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap sejumlah perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/4/2021). Hari ini, persidangan praperadilan terkait kasus suap dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Kuasa hukum MAKI, Kurniawan Adi Nugroho mengatakan sidang akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Agenda kali ini adalah mendengarkan jawaban dari KPK.

Untuk kasus bansos hari ini dengan agenda jawaban dari KPK pada pukul 10.00 WIB, kata Kurniawan dalam pesan singkatnya.

Sidang kasus suap bantuan sosial Kementerian Sosial berlangsung kemarin, Senin (5/4/2021). Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, Nazar Effriandi.

Baca juga:
MAKI Klaim 20 Kasus Izin Pencarian Bantuan Sosial Kementerian Sosial terbengkalai

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas lima perkara yang ditangani KPK.

Kelima kasus tersebut, yakni Bank Century, KTP elektronik (KTP-el), bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos), pengadaan helikopter AW 101, dan perkembangan kasus eks Bupati Malang Rendra Kresna.

“Hari ini, pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lima sidang praperadilan pertama yang diajukan MAKI terhadap KPK dijadwalkan untuk perkara lama dan baru macet namun berpotensi terhenti,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman seperti dilansir Antara.

Terkait kasus Bank Century, Boyamin menyatakan, sejak KPK kalah dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24 Tahun 2018 yang berisi penyidikan lanjutan atas nama-nama lain perkembangan kasus Budi Mulya, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan satupun tersangka. jadi kasusnya terhenti.

Selanjutnya kasus KTP-el, KPK pada 13 Agustus 2019 menetapkan tersangka baru dalam perkembangan kasus tersebut, yakni Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tannos.

Baca juga:
Sebut Kasus Century ke Bansos Cracking, MAKI menggugat KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

“Kasus ini tidak berkembang alias terhenti hampir 2 tahun, padahal seharusnya bisa cepat karena baru kasus pengembangan kasus e-KTP,” ujarnya juga.

Dalam kasus pengadaan helikopter AW 101, KPK pada 16 Juni 2017 telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW 101, namun sempat terhenti selama hampir 4 tahun.

Kemudian terkait kasus suap bansos, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap pembagian sembako bansos di Kementerian Sosial, namun prosesnya diduga tidak melakukan penggeledahan semua. izin penggeledahan yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas KPK.

Terakhir, kasus gratifikasi mantan Bupati Malang Rendra Kresna. KPK telah melakukan proses persidangan atas dugaan gratifikasi yang diterima Rendra Kresna.

Menurut dia, lima gugatan praperadilan diajukan sebagai upaya pemulihan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang turun pada 2020 menjadi 37 dari sebelumnya 40 tahun sebelumnya.

MAKI memandang penyumbang terbesar penurunan IPK terkait dengan revisi UU KPK, kontroversi pimpinan KPK periode Firli Bahuri dan kawan-kawan serta banyaknya kasus yang macet, jadi salah satu upayanya. Untuk meningkatkan IPK itu dengan mengajukan gugatan praperadilan untuk mengurangi dan mencegah kasus macet.