Dukung Sekolah Penerima BOS Minimal 60 Siswa, FSGI: Yang Menolak Jangan Baca Permendikbud

  • Bagikan
Dukung Sekolah Penerima BOS Minimal 60 Murid, FSGI: Yang Nolak Pasti Nggak Baca Permendikbud

Akses Disini, Jakarta – Kebijakan persyaratan minimal 60 siswa untuk sekolah penerima dana BOS menimbulkan polemik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik sebagai dasar penghitungan Dana BOS Reguler.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menilai kebijakan tersebut dilakukan pemerintah dengan pertimbangan jumlah siswa yang sedikit membuat alokasi sumber daya yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan menjadi tidak efisien.

“Jadi pelayanan pendidikan tidak seperti yang diharapkan, yang mengakibatkan pemborosan anggaran negara,” kata Heru di Jakarta, Minggu (12/9/2021).

FSGI menilai standar kriteria jumlah mahasiswa minimal 60 mahasiswa sudah sesuai. Pertimbangannya, pertama, FSGI menilai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 sebagai peraturan yang mengatur sekolah yang menerima dana BOS Reguler merupakan kewenangan Pemerintah sekaligus kepastian hukum.


teks alternatif

Kepastian hukum ini merupakan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Artinya, Permendikbud 6/2021 adalah suatu keputusan Aparatur Negara yang harus dianggap benar, konsisten, tidak dapat ditarik kembali atau dicabut sebagian demi kekuasaan Pemerintah, sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan bersalah.

“Jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, didiskriminasi dan melanggar konstitusi, sebaiknya mengajukan keberatan dalam uji materiil peraturan di Mahkamah Agung,” katanya.

Kedua, FSGI memandang para pihak yang menolak atau membatalkan tidak sepenuhnya memahami Permendikbud 6/2021. Padahal, dalam Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa persyaratan jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan untuk: Sekolah Terpadu, Sekolah Luar Biasa, Sekolah di Daerah Khusus, dan sekolah di daerah dengan kepadatan penduduk rendah. .

“Artinya Permendikbud ini memberikan alternatif yang sangat akomodatif dan tidak diskriminatif tanpa harus ditunda atau dibatalkan,” ujarnya.

Ketiga, FSGI berpandangan bahwa Yayasan sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan memiliki modal awal yaitu mampu memenuhi persyaratan minimal yang dianggap wajar oleh Pemerintah.

Sehingga ada rasa tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan operasional awal pendidikan, mampu memberikan gaji yang layak kepada guru, berani berjuang dan bekerja keras untuk bersaing dalam rangka memberikan produk unggulan sebagai nilai jual sekolah sehingga diminati orang tua. dari siswa.

Keempat, FSGI berpendapat jika pengelola pendidikan berbasis masyarakat bekerja keras untuk memajukan sekolah dan berhasil merebut hati dan meyakinkan orang tua, maka jumlah minimal 60 siswa dapat terpenuhi dalam waktu 1-6 tahun.

“Jadi silakan sekolah swasta bersaing untuk memenuhi jumlah minimal siswa sesuai peraturan pemerintah,” ujarnya.

Kelima, FSGI meyakini akan ada sekolah yang mampu memenuhi target jumlah siswa minimal jika diberikan waktu yang cukup untuk berkompetisi. Jika target tahun ini belum tercapai, masih ada waktu di tahun-tahun berikutnya.

“Pasti akan tercapai dengan memiliki keberanian berjuang dan bekerja keras untuk memajukan sekolah sehingga para orang tua berlomba-lomba memberikan kepercayaan diri untuk menitipkan putra/putrinya untuk dididik di sekolah yang bersangkutan,” ujarnya.

Selain itu, FSGI berpendapat, dengan adanya Permendikbudristek 16/2021, dapat dijadikan motivasi bagi sekolah yang memiliki kondisi khusus untuk memenuhi persyaratan penerima dana BOS Reguler. Karena menurut Permendikbud ini, hanya sekolah penerima BOS Reguler yang berpeluang mendapatkan Bos Kinerja atau Bos Afirmasi.

FSGI mengingatkan, meskipun penyaluran BOS melalui rekening sekolah masih berpotensi disalahgunakan, diperlukan fungsi pengendalian berupa regulasi yang mengatur penyaluran BOS. “Pemerintah tidak perlu ragu untuk melanjutkan kebijakannya demi pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak bangsa ini,” pungkas Heru.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: