DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sepelekan Kepergian Raksasa Migas Asing dari Indonesia

  • Bagikan
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sepelekan Kepergian Raksasa Migas Asing dari

Akses Disini, Jakarta – Indonesia akan menderita kerugian besar jika Pemerintah menganggap enteng dan lambat bertindak atas kepergian investor besar migas.

Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menanggapi kepergian beberapa perusahaan migas dari Indonesia. Mereka memilih untuk tidak melanjutkan operasi di wilayah kerja Indonesia dan memilih berinvestasi di negara lain.

“Target lifting migas satu juta barel per hari pada 2030 tinggal rencana, penerimaan negara terancam turun dan Indonesia akan terus menjadi negara pengimpor migas,” kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (16 /12/2021).

Mulyanto meminta pemerintah tidak menutup mata dan menganggap enteng masalah ini. Sebab, masalah ini sangat serius dan berdampak luas.

teks alternatif

“Jika kondisi ini terus berlanjut, penerimaan negara dari sektor migas terancam turun. Sementara impor neto migas akan lebih tinggi. Target satu juta barel minyak per hari pada 2030 hanya mimpi. Ini kondisi yang tidak kita inginkan,” katanya.

Untuk itu, Pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mencari jalan keluarnya. “Jangan sampai kita dinilai sebagai negara yang tidak menarik untuk investasi di sektor migas,” ujarnya.

Politisi PKS itu mengakui, akibat kuatnya isu perubahan iklim, bisnis migas memasuki fase senja. Akibatnya, persaingan investasi di sektor migas semakin ketat.

Dan, persaingan tidak hanya terjadi antara satu negara penghasil migas, tetapi juga antara bisnis migas dengan bisnis energi baru terbarukan. Tren perusahaan migas bertransformasi menjadi perusahaan energi juga semakin marak.

Sementara itu, tingkat risiko di bisnis migas dirasakan semakin tinggi. Selain faktor Covid-19, dalam kasus tertentu terkait dengan “perang” sumber daya alam seperti yang terjadi sekarang di Laut China Selatan. Dimana manuver China telah mengganggu keamanan kegiatan penambangan migas kita di sana, ujarnya.

Ke depan, Pemerintah harus mengambil langkah konkrit terkait perkembangan iklim investasi, khususnya di sektor migas. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk, insentif fiskal, kemudahan investasi, dan kepastian hukum.

Dari sisi kelembagaan, Pemerintah perlu serius memikirkan nasib SKK Migas yang sudah hampir 10 tahun menjadi lembaga sementara di bawah Kementerian ESDM. Menurut putusan MK, perlu dilakukan revisi terhadap UU Migas terkait Kelembagaan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Conoco Phillips meninggalkan Blok Koridor (Corridor PSC), Sumatera Selatan, pada 8 Desember 2021, dan pindah ke Australia.

Sebelumnya, Royal Dutch Shell Shell dikabarkan menjual 35 persen sahamnya di Blok Masela. Chevron juga mundur dari proyek Deep Water Development (IDD), Kalimantan Timur, setelah menyerahkan Blok Rokan kepada Pertamina.

Sementara itu, Total dilaporkan telah menghentikan aktivitas operasinya di Blok Mahakam per 1 Januari 2018 setelah dikelola selama 50 tahun.

Dari sisi investasi sendiri, dilaporkan investasi di sektor migas hingga kuartal III 2021 baru mencapai US$ 9,07 miliar atau 53,95% dari target US$ 16,81 miliar tahun ini. Rendahnya pencapaian tersebut terjadi baik di sektor hulu maupun hilir sektor migas, termasuk tertundanya proses pembangunan kilang Pertamina.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan