DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sekedar Ubah Ketentuan Penanganan Covid-19

  • Bagikan
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Hanya Gonta-ganti Istilah dalam Penanganan Covid-19

Akses Disini, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mengevaluasi PPKM secara menyeluruh, tidak hanya saling mengganti istilah. Pasalnya, beberapa hari ini jumlah pengujian terus menurun.

“Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektifitasnya, bukan hanya perubahan istilah. Jumlah pengujian kami turun drastis menjadi 68 persen dalam tiga hari terakhir. Tingkat kepositifan kami juga meningkat 30 persen dalam seminggu terakhir,” kata Netty di Jakarta, Kamis (22/72021).

Menurut Netty, klaim penurunan kasus tidak berarti apa-apa jika pengujiannya rendah. Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan PPKM.

Misalnya, berapa tingkat BOR rata-rata yang dapat ditoleransi, berapa banyak pasien isoman yang dipantau. “Bagaimana dengan ketersediaan obat-obatan, SDM tenaga kesehatan, oksigen, APD dan alat kesehatan lainnya,” ujarnya.

Penting untuk memperhatikan data kuantitatif ini, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara numerik.

“Bagaimana pemerintah bisa membangun kepercayaan masyarakat bahwa PPKM efektif jika tidak didukung oleh statistik yang jelas dan transparan,” kata Netty.

Politisi PKS ini juga mempertanyakan pencairan insentif tenaga kesehatan dan klaim rumah sakit selama ini.

“Sudah dibayar? Bagaimana perhatian kepada tenaga kesehatan? Belakangan ini kita mendengar tenaga kesehatan mengundurkan diri, bahkan ada meme-meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan serius membenahi penanganan pandemi ini. ,” kata Netty.

Menurut Netty, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga bisa dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana strategi untuk mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari.

“Apakah target sebelumnya 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius orang dengan kebahagiaan palsu, sementara strategi akselerasinya tidak jelas,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan kebutuhan rakyat selama periode PPKM.

“Jangan abaikan kebutuhan pokok rakyat selama periode PPKM. Rakyat butuh pangan untuk bertahan hidup, tidak ada lagi penundaan pencairan bansos. Jika pemerintah menyeimbangkan perpanjangan pembatasan dengan pemenuhan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup. rakyat, maka rakyat akan mengerti, bersimpati dan mendukung kebijakan tersebut,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021, PPKM Darurat Jawa-Bali sekarang disebut sebagai PPKM Tingkat 4. Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur tentang perpanjangan PPKM Mikro untuk daerah di 27 provinsi lain.

Penulis: Tio

  • Bagikan