Dinyatakan Inkonstitusional, Pakar: UU Hak Cipta Harus Direvisi Sejak Awal

  • Bagikan
Dinyatakan Inkonstitusional, Pakar: UU Ciptaker Harus Direvisi dari Awal

Akses Disini, Jakarta — Dampak dari putusan UU Ciptaker yang inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuat interpretasi yang berbeda tentang bagaimana keberlanjutan kebijakan yang harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

Pakar Hukum Tata Negara dari STIH Jentera, Bivitri Susanti, menilai dengan menyatakan UU inkonstitusional, pemerintah dan DPR harus memproses revisi UU Cipta Kerja dengan mengikuti tahapan dari awal hingga lahirnya undang-undang baru.

Menurut dia, pemerintah dan DPR harus merevisi UU Hak Cipta melalui proses awal, bukan membentuk undang-undang baru.

“Ya harus melalui proses dari awal lagi,” kata Bivitri dalam keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).


teks alternatif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang direvisi maupun yang baru, pada prinsipnya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan undangan.

Senada dengan itu, pakar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Wiwik Budi Wasito, menilai pemerintah dan DPR harus melakukan perubahan atau revisi dalam proses penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. (UU Ciptaker) sesuai dengan putusan MK.

“Kalau putusan MK kemarin justru menjadi revisi atau amandemen UU Cipta Kerja. Karena tidak mungkin ada perbaikan tanpa mengubah materi UU,” kata Wiwik, Senin (29/11/2021).

Revisi yang dimaksud nantinya dapat mengubah, menambah, atau menghapus konten yang sudah ada dalam UU Ciptaker saat ini. Hal ini, menurut Wiwik, tergantung pada pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

“Perbaikan adalah solusi dengan itu, dengan melakukan perubahan,” tambahnya.

Selain merevisi UU Ciptaker, Wiwik mengatakan dalam perkembangannya juga akan ada perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang mencakup metode Omnibus untuk penyusunan undang-undang.

“Menurut saya, efeknya harus selain revisi UU Ciptaker agar nanti muncul UU baru terkait perubahan UU Ciptaker yang sekarang, juga akan ada perubahan UU PP terkait termasuk persiapan teknis penyusunan UU Ciptaker. Omnibus Law Law atau mekanisme Omnibus Law,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan resmi atas permohonan nomor: 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta bersyarat inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang a quo dalam waktu dua tahun.

Apabila dalam jangka waktu tersebut pembuat undang-undang tidak dapat menyelesaikan perubahannya, maka demi kepastian hukum, terutama untuk menghindari celah hukum dalam undang-undang atau pasal-pasal atau isi undang-undang yang telah dicabut atau diubah, harus dinyatakan sah. lagi.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan