Dampak Jokowi Kurang Prinsip, Penanganan Covid-19 Makin Sulit

  • Bagikan
PKS Minta India Hentikan UU Kewarganegaraan yang Anti Islam

Akses Disini, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai pemerintah saat ini mengalami kebingungan antara memprioritaskan kesehatan atau ekonomi. Akibatnya, kebijakan untuk mengatasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.

Hal itu disampaikan Sukamta saat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan membuka PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli jika kasus Covid-19 menurun.

“Pemerintah harus punya prinsip bahwa kepentingan hidup didahulukan, kepentingan ekonomi didahulukan. Saat ini, lebih dari 76.000 anak bangsa meninggal karena Covid-19, setiap hari dilaporkan lebih dari 1000 kematian. Sementara itu, ada juga laporan ratusan orang yang meninggal saat melakukan isolasi mandiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah ragu-ragu lagi yang berisiko meningkatkan jumlah kematian,” kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Sukamta menilai selama pelaksanaan PPKM Darurat lebih dari 2 minggu masih mendapat informasi dari daerah bahwa terjadi kekurangan suplai oksigen, antrian pasien di rumah sakit, serta kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang meninggal karena untuk tertular Covid-19.

Oleh karena itu, anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan, setidaknya ada beberapa prioritas yang harus segera diselesaikan dan dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

Antara lain, pemerintah harus memastikan semua daerah memiliki fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat, dan puskesmas yang siap menangani pasien Covid-19. Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentif tidak terlambat. Sebab, tenaga kesehatan dan relawan covid adalah garda terdepan melawan Covid-19.

Kemudian, pemerintah harus menuntaskan penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin, pekerja, serta mereka yang kehilangan pekerjaan karena PPKM. Jika perlu, pemerintah bisa meningkatkan anggaran bantuan sosial dengan mengalihkan Rp50 triliun dari anggaran infrastruktur jalan tol.

Selanjutnya, pemerintah harus membenahi pengelolaan data Covid-19 di tingkat daerah. “Ada gap yang besar antara data di kabupaten dan kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah,” kata Sukamta.

Penulis: Tio

  • Bagikan