Dalih Agar Kinerja Makin Baik, Media Dilarang Siarkan Aksi Kekerasan Polisi

oleh -0 views

AKSES DISINI – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang media menyiarkan kasus kekerasan atau tindakan arogansi yang dilakukan aparat kepolisian. Larangan itu tertuang dalam surat telegram terkait ketentuan pemberitaan media massa tentang tindak pidana atau tindak pidana kekerasan.

Ada 11 poin aturan terkait TR Kapolri, termasuk di dalamnya melarang media menayangkan adegan kekerasan yang dilakukan polisi.

Karo Penmas, Humas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono, mengakui keluarnya TR Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021. Kepala Mabes Polri sempat mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Kepala Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021 dan telah disosialisasikan kepada Kapolda dan Kabag Humas seluruh Indonesia.

Rusdi mengatakan, alasan pelarangan itu dikeluarkan Polri guna meningkatkan kinerja anggota Kapolri di daerah.

Baca juga:
Penggerebekan Teroris, Kapolri Jenderal Listyo: Sudah 60 Tersangka Ditangkap

Pertimbangannya, kinerja Polda semakin baik, kata Rusdi saat dikonfirmasi, Selasa (6/4/2021).

Berikut adalah 11 poin dalam surat telegram tersebut;

  1. Media dilarang menyiarkan upaya / tindakan polisi yang menampilkan kesombongan dan kekerasan. Kemudian dia didesak untuk menunjukkan aktivitas polisi yang ketat tetapi humanis;
  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi polisi dan investigasi tindak pidana;
  3. Tidak menampilkan secara detail rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi;
  4. Tidak melaporkan secara rinci TKP meskipun berasal dari pejabat polisi yang berwenang dan / atau fakta pengadilan;
  5. Jangan menyiarkan rekonstruksi perkosaan dan / atau kejahatan seksual;
  6. Menyamarkan citra wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga melakukan tindak pidana seksual dan keluarganya;
  7. Menyamarkan citra wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku tindak pidana yang pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur;
  8. Tidak menampilkan adegan eksplisit dan detail dan / atau rekreasi bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku;
  9. Tidak menampilkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang;
  10. Dalam upaya penangkapan para pelaku tindak pidana agar tidak dibawa ke media massa, tidak boleh disiarkan secara langsung, pendokumentasian dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten;
  11. Tidak memberikan penjelasan eksplisit dan rinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.