Berita  

Pemerintah Terbitkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020-2024

Pemerintah Terbitkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Pemerintah Terbitkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

“Rencana Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun,” demikian didefinisikan dalam peraturan yang dapat diakses pada laman Sekretariat Kabinet JDIH (Setkab) ini.

Adapun tujuan penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1. memperkuat dan memperkokoh Kepemilikan negara;
2. pengalaman kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak warga negara di perbatasan;
3. memperkuat posisi wilayah perbatasan negara yang menjadi pintu keluar-masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
4. mengoptimalkan tepian sebagai beranda depan dan beranda penghubung internasional;
5. mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat kawasan perbatasan;
6. sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbatasan; serta
7. mengoptimalkan kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing-masing kawasan perbatasan.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 ini merupakan pedoman nasional serta menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Renduk ini digunakan sebagai pedoman penyusunan atau penyesuaian rencana strategi dan rencana kerja tahunan K/L dalam pengelolaan batas wilayah dan perbatasan wilayah serta penyusunan atau penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah dan kota kawasan perbatasan pada kurun waktu tahun 2020-2024.

Selain itu juga sebagai pedoman koordinasi, integrasi, sinkronisasi pelaksana, dan penyederhanaan pelaksanaan rencana lintas K/L dan pemda dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber daya, dan. Juga sebagai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan.

“Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dalam Renaksi [Rencana Aksi] Pengelolaan BWN-KP setiap tahun anggaran,” disebutkan dalam Perpres.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh K/L yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sementara itu pemda melaksanakan pengelolaan batas wilayah dan perbatasan wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP.

“Pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP dapat melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ditegaskan dalam Perpres.

Perpres 118/2022 ini mulai diundangkan sejak tanggal 26 September 2022.

Note:
Berita ini di ambil secara otomatis dari:

Media: D E T A K . C O

Penerbit:

Tanggal Terbit: 2022-10-08 02:00:25

Semua hak cipta atas postingan ini adalah milik D E T A K . C O

Tinggalkan Balasan