Aturan baru, PNS dan keluarga dilarang keluar negeri

  • Bagikan
Aturan Baru, PNS dan Keluarga Dilarang ke Luar Negeri

Akses Disini, Jakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya diminta untuk membatasi aktivitasnya di luar negeri untuk berlibur selama masa pandemi Covid-19. Tujuannya, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh varian baru dan masa depan.

Pembatasan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 03/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai ASN Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019.

“SE tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai ASN di instansi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembatasan bepergian ke luar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia,” tulis SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Jumat (14/ 1/22) .

Namun, ASN tetap dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan syarat. Artinya, setelah mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat tinggi di lingkungan instansi tersebut.


teks alternatif

Oleh karena itu, PPK diminta untuk mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan esensial yang tidak dapat terwakili.

Hal yang sama berlaku untuk karyawan yang terpaksa bepergian ke luar negeri selain PDLN. Pertama, harus mendapat izin tertulis dari PPK atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi tersebut.

Bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selama masa pandemi harus memperhatikan protokol kesehatan perjalanan ke luar negeri yang ditetapkan oleh gugus tugas penanganan Covid-19.

Selain itu, ASN juga diminta memperhatikan petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional di masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Karyawan juga diharapkan mematuhi kebijakan titik masuk, tempat karantina, dan pemeriksaan wajib Covid-19 bagi WNI yang bepergian ke luar negeri, sebagaimana diatur oleh gugus tugas Covid-19.

Tertulis dalam SE, PPK diminta untuk membuat pengaturan teknis internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan di instansi masing-masing dengan mengacu pada SE ini.

PPK juga dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada ASN yang melanggar ketentuan sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja.

SE ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Sekretariat Lembaga Negara, Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural, Kepala Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan