ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik Lebaran, Ini SE Menteri PANRB Lengkapnya

oleh -0 views

Suara.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran yang melarang aparatur sipil negara (ASN) bepergian ke luar daerah atau mudik sebelum dan sesudah Lebaran 2021.

Di SE, tidak hanya ASN, keluarga ASN juga dilarang bepergian.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah dan / atau mudik dalam kurun waktu 6-17 Mei 2021,” bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri PANRB di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Perjalanan ke Luar Daerah dan / atau Mudik dan / atau Cuti Pegawai ASN selama COVID-19 Pandemi.

ASN tidak diharapkan untuk mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan. Staf Kantor Pelatihan (PPK) di kementerian, lembaga, dan pemerintah kabupaten juga tidak diperbolehkan memberikan izin cuti.

Namun demikian, cuti ini dikecualikan bagi PNS yang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting. Cuti juga diberikan kepada pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

Pengecualian larangan perjalanan juga berlaku untuk ASN dengan alasan khusus dan sudah memiliki surat tugas atau izin.

ASN yang sedang dalam perjalanan dinas harus memiliki surat tugas yang ditandatangani minimal oleh pejabat tinggi atau pimpinan unit kerja.

ASN yang terpaksa bepergian ke luar daerah harus mendapat izin tertulis dari PPK di instansi masing-masing.

Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17/2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PPPK, ” tulis surat edaran Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. .

Ada empat hal yang perlu dipertimbangkan ASN yang telah mendapatkan izin bepergian. Pertama, peta zonasi risiko difusi COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Kedua, peraturan dan / atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan tentang larangan keluar masuk orang.

Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan COVID-19.

Keempat, protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

PPK akan menertibkan ASN di instansi masing-masing. ASN yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PPPK.

PPK wajib melaporkan hasil penerapan SE Nomor 8/2021 kepada Menteri PANRB melalui tautan https://s.id/LaranganB TravelingASN.

“Paling lambat 24 Mei 2021 dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran,” bunyi surat tersebut.

Penyebaran COVID-19 berpotensi meningkat akibat perjalanan masyarakat saat pandemi COVID-19, sehingga diperlukan pembatasan perjalanan.

SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21 / MENKO / PMK / III / 2021.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, ASN wajib melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 5M, dan 3T.

Penerapan 5M adalah menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan membatasi mobilitas. 3T adalah pengujian, penelusuran, dan pengobatan. (Antara)

Baca juga:
Kepala Bapenda Makassar Memastikan Semua Aset Dapat Dipertanggungjawabkan