Arief Poyuono: Menunda Penegakan UU Hak Cipta Sama dengan Melanjutkan Penindasan

  • Bagikan
Puan dkk Ditantang Buat Mosi Tak Percaya ke Jokowi, Jangan Cuma Adu Bacot!

Akses Disini, Jakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, selain membuka peluang investasi dan lapangan kerja yang lebih luas, sebenarnya membuka peluang bagi pekerja untuk berubah menjadi wirausahawan yang kreatif dan mandiri.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

“Seseorang yang sebelumnya hanya dibayar berdasarkan upah kerja, kini memiliki pilihan untuk terjun ke dunia wirausaha yang didukung dan dilindungi UU Cipta Kerja,” kata Arief, Senin (29/11/2021).

Menurut Arief, melalui UU Ciptaker, pekerja akan mendapat kesempatan dari pemerintah untuk mendapatkan vokasi, permodalan, fasilitas usaha, dan pasar yang tidak terbatas.


teks alternatif

Pekerja juga akan lebih mudah untuk berkreasi dan memaksimalkan kreasi dan semua sumber daya yang mudah diakses, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. “Daripada hanya menjual tenaga kerja sebagai buruh,” katanya.

Arief memaparkan 8 manfaat bagi pekerja. Diantaranya, pemberian kepastian bonus hingga jam lembur, jaminan bagi korban PHK, hak atas cuti haid dan melahirkan tidak dihapuskan, pembukaan lapangan kerja, pesangon pekerja tetap yang tertinggi di dunia, sertifikasi halal gratis bagi UMKM, kemudahan dalam memperoleh izin bagi pelaku UMKM, dan jaminan perlindungan. hukum.

Ia juga menjelaskan bahwa UU Ciptaker merupakan penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kenyamanan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan penelitian dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, penguasaan tanah, fasilitasi proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dimana, kata Arief, semuanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara masif mulai dari tingkat wirausaha hingga swasta dan BUMN.

“Menunda pengesahan UU Cipta Kerja adalah sabotase pertumbuhan ekonomi. Sabotase ini tidak hanya menggagalkan kebangkitan Indonesia sebagai bangsa, tetapi juga terus melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap manusia sebagai buruh,” katanya.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan