Anggaran Rp 1,5 Miliar untuk Seremonial, Komisi V Siram DP3AKKB Banten | AksesDisini.com | Banten Hari ini

  • Bagikan

SERANG – Komisi V DPRD Banten menilai usulan anggaran APBD murni 2022 yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten sebesar Rp. 1,5 miliar tidak berguna. Pasalnya, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan seremonial.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang mengusulkan program seremonial yang manfaatnya tidak terukur bagi masyarakat.

“Dalam rapat koordinasi (rapat koordinasi) Komisi V dengan DP3AKKB, kami menilai anggaran (usulan) itu masih mengusulkan program-program seremonial yang manfaatnya tidak terukur. Semua tentang rapat berbiaya tinggi. Hampir tidak jelas apa yang harus dilakukan dalam 2022. Masih banyak yang harus dicapai sesuai target RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” kata Fitron, Selasa (28/7/2021).

Fitron mengungkapkan, setidaknya ada sejumlah program seremonial dengan total anggaran Rp. 1,5 miliar itu harus dirampingkan.

“Setidaknya 1,5 miliar anggaran harus efisien dalam pelayanan. Kita bisa transfer ke OPD yang lebih membutuhkan. Kami kira penting untuk dilakukan evaluasi,” katanya.

Terkait rapat koordinasi, Fitron juga menilai dari awal hingga akhir Ketua DP3AKKB lebih banyak berbicara di tataran teoritis.

“Tapi capaiannya belum jelas. Tahun 2021, dalam rapat koordinasi, kami minta dijelaskan bagaimana masyarakat mengetahui dengan mudah mengakses pengaduan. Saat itu, Kadis berteori bahwa memasak untuk 2022 masih sebatas teori. Bahkan kasus terbaru dari kekerasan terhadap anak yang terjadi di kantor Pandeglang juga sudah berteori,” katanya.

“Kami tidak membutuhkan narasi, kami membutuhkan agen aksi untuk membangun sistem yang jelas. Itu pekerjaan mereka. Jadi anggaran kita yang besar bisa terbuang percuma jika program yang diusulkan di tengah masa sulit ini masih menjadi program yang belum bisa dibaca kegunaannya,” lanjut politisi Golkar itu.

Oleh karena itu, lanjut Fitron, salah satu poin penting yang harus segera dilakukan adalah merasionalkan program-program DP3AKKB. “Kita akan lihat (usulan program) instansi lain. Karena rapat koordinasi kita maraton,” ujarnya.

Fitron juga menyebutkan setidaknya ada 14 program kegiatan yang harus dirasionalkan dalam DP3AKKB diantaranya, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan nilai anggaran Rp247.779.000, mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan SKPD dengan nilai anggaran Rp170.929.000. .

“Program-program dalam RAPBD yang mereka usulkan tidak bisa dijelaskan dengan baik. Semua ini hanya dilihat dari sudut pandang kualitatif. Apalagi kalau kita tinjau detailnya akan menjadi RKA, nanti lebih jelas pembelian kertasnya,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar menilai anggaran yang diajukan DP3AKKB lebih merupakan program seremonial belaka. Ia juga menyarankan kepada OPD terkait untuk membuat program peningkatan advokasi bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Kalau bisa lebih ke program advokasi anak. Misalnya, berapa banyak yang bisa dilakukan DP3AKKB? Satu anak Rp 10 juta. Berapa bisa? Tapi di sini saya tidak melihat anggaran untuk advokasi. Padahal, sebagian besar pekerjaan itu adalah pengawasan,” kata Nizar.

Sementara itu, Ketua DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengaku akan memperbaiki program-program yang sudah diusulkan. “Kami meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi,” dia berkata. (Mir/Merah)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan