Airlangga Hartarto Soroti Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

oleh -2 views

Suara.com – Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM) yang telah dilaksanakan selama beberapa waktu menunjukkan hasil yang positif dalam upaya penanggulangan pandemi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kasus aktif di Indonesia sudah mencapai satu digit yaitu 7,4 persen, jauh lebih baik dibandingkan kasus aktif global yang sebesar 17,3 persen.

“Dari rapat paripurna kabinet, dikabarkan dari PPKM mikro kasus aktifnya single digit, yakni 7,4 persen dibanding global 17,3 persen. Lalu recovery kasus kita di atas global. Global 80,5 persen, kita 89,9 persen. “Kami hidup dalam kasus di mana kematian kami masih di atas global. Global 2,17 dan kita 2,7 persen, ”ujarnya saat keterangan bersama Menteri Perhubungan di Kantor Presiden, Rabu (7/4/2021).

Meski perkembangannya menggembirakan, namun semua pihak tidak boleh lengah. Apalagi mengingat sejumlah negara seperti Eropa dan Asia kini menghadapi lonjakan kasus penularan Covid-19 gelombang ketiga.

Selain itu, belajar dari pengalaman sebelumnya seperti hari raya Idul Fitri tahun lalu yang diikuti dengan peningkatan kasus harian sebesar 93 persen, serta beberapa hari libur panjang setelahnya, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan pengendalian pandemi, salah satunya melalui kebijakan pelarangan mudik beberapa waktu lalu.

Baca juga:
Kemenpora Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Final FEI JWC 2021

“Presiden meminta agar kebijakan pengendalian segera dilaksanakan dan pemerintah melalui PMK (Menko PMK) sudah menyatakan ada larangan mudik dan juga sudah menyiapkan surat edaran dari Menteri Agama yang mengatur berbagai agama. aktivitas selama bulan Ramadhan, “katanya. Airlangga yang juga Ketua Panitia Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Momentum positif penanganan pandemi juga harus terus dijaga, diikuti dengan keseimbangan menuju pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah mendorong pihak swasta untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi karyawannya mengingat banyaknya fasilitas dan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah.

“Melalui pembayaran THR diperkirakan anggaran yang bisa masuk pasar sebesar Rp 215 triliun,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran sejumlah bantuan dan perlindungan sosial untuk mendorong konsumsi masyarakat yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga:
Kemenpora Terus Berkoordinasi Soal Rekomendasi Izin Kompetisi 3 Olahraga

“Pemerintah juga mendorong hari belanja nasional pada H-10 dan H-5 dimana hari belanja nasional online ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi biaya pengiriman dengan menyiapkan dana Rp 500 miliar,”