Administrasi Percepat, WH Targetkan Insentif Tenaga Kesehatan di RSU Banten Cair Minggu Depan | AksesDisini.com | Banten Hari ini

  • Bagikan

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini tengah berupaya mempercepat penyelesaian administrasi pencairan insentif tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum (RSU) Banten yang sudah sembilan bulan tidak dibayarkan.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku telah menginstruksikan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten untuk segera membagikan insentif kepada tenaga kesehatan.

“Minggu depan, manajemen ditargetkan bisa menyelesaikan administrasi dan penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan,” kata WH, Sabtu (3/7/2021).

WH menjelaskan, keterlambatan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan Covid-19 di RSU Banten dipicu lambatnya bimbingan teknis yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan sumber pembiayaan insentif tenaga kesehatan COVID-19 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, membenarkan bahwa kepengurusan RDU Banten saat ini sedang dalam proses persiapan administrasi.

“Manajemen RSU Banten sedang menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan Covid-19 sudah tersedia. Dana tersebut bisa disalurkan mulai pekan depan. “Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita realisasikan,” jelas Rina.

Sementara itu, Direktur RSUD Provinsi Banten Danang Hamsah Nugroho mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan perintah Gubernur Banten tersebut.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya kepada karyawan, manajemen dan semua pihak. Kami laporkan bahwa kami berusaha keras untuk menyelesaikan sesuai pesanan,” kata Danang.

Terkait isu penggunaan masker yang beredar di media, Danang menegaskan pembagian masker sudah sesuai dengan aturan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Revisi Ketiga.

“Masker N95 itu hanya digunakan petugas yang melakukan aksi aerosol di ruangan tertentu. Jadi tidak dijatah,” kata Danang.

Dia menjelaskan, penggunaan masker N95 telah diawasi oleh tenaga ahli yang mempelajari K3RS. Tidak semua orang memakai masker N95.

“Jadi masker tidak dijatah, tapi diberikan sesuai pemakaian sesuai aturan,” ujarnya.

(Mir/Merah)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: