Deddy Corbuzier Tegas Tolak Gaji dan Tunjangan Sebagai Letkol Tituler TNI

Foto: instagram.com/mastercorbuzier

JAKARTA – Deddy Corbuzier secara resmi menyandang pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI. Pangkat tersebut juga sudah diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Ternyata, memberikan pangkat tersebut juga membuat Deddy menerima sejumlah hak terbatas layaknya perwira TNI pada umumnya.

Sejumlah hak yang didapatkan Deddy usai menerima pangkat tersebut mulai dari gaji hingga plat nomor kendaraan khusus TNI.

“Untuk DC akan mendapatkan hak seperti TNI, tapi terbatas. Seperti gaji, tunjangan tunjangan, tunjangan keluarga, termasuk plat TNI,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Kisdiyanto dikutip pada Selasa (13/12).

Bila merujuk perihal golongan pangkat Letnan Kolonel, maka Deddy masuk dalam kategori perwira menengah.

Besaran gaji yang diterima anggota TNI dengan pangkat Letnan Kolonel mulai dari Rp3.093.900 hingga Rp5.084.300.

Namun, Deddy mengaku tidak akan mengambil gaji atau tunjangan yang seharusnya bisa didapatkannya usai berpangkat Letkol Tituler TNI.

“Just to confirm (hanya ingin konfirmasi), saya tidak akan menerima gaji/tunjangan apapun,” kata Deddy dalam unggahan Instagram Stories yang dikutip pada Kamis (15/12).

Selain itu, Deddy juga lebih memilih untuk mengembalikan gaji atau tunjangan tersebut ke pemerintah.

Deddy merasa bahwa nominal tersebut bisa diberikan untuk pihak yang lebih membutuhkan.

“Semua saya kembalikan ke negara untuk yang lebih membutuhkan,” kata Deddy.

Sebelumnya, Deddy juga merasa mengemban beban dan tanggung jawab yang besar usai memberikan bantuan tersebut.

Deddy pun berterima kasih karena mendapatkan kepercayaan untuk menerima pangkat sebagai Letnan Kolonel Tituler TNI.

“Terimakasih untuk keluarga besar TNI dan KEMENHAN atas penghargaan dan kepercayaan tertinggi ini untuk saya,” kata Deddy.

“Ini juga artinya mengawali perjalanan baru bagi saya tuk mengemban tugas dan tanggung jawab pada NKRI secara bersih dan tidak memihak kecuali pada Pancasila,” tutupnya.