Presiden Jokowi Minta Jajaran Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Krisis Pangan

Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (6/12/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memanfaatkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (12/6/2022), di Istana Negara, Jakarta.

“Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semua memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga penanggulangan bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan,” kata Presiden saat memimpin SKP.

Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam pemberian bantuan dan pemulihan bangunan rekreasi.

Hal kedua yang disampaikan oleh Kepala Negara adalah mengenai kondisi perekonomian tahun 2023.

Presiden kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan, kemungkinan ekspor yang menurun, hingga krisis pangan.

“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berhubungan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan Memesan (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini Pasokan dan tuntutan pasti akan menyimpulkannya,” ungkapnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih belum baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus diperhitungkan.

“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara pengadilan dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi aturan, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tambahnya.

Hal ketiga yang disampaikan Presiden ialah terkait dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.

“Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus dipantau, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang membeli namanya produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh pemungutan, lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja sosialnya.

Berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.

“Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini terlihat sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tapi masih bisa diberi peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” ujarnya.

Presiden menekan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 selain belanja belanja dan mengendalikan inflasi, adalah pada peningkatan investasi.

“Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi pertumbuhan kita, sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten akan kita lakukan. Tadi pagi, kita sudah berbicara mengenai, setelah nikel, tadi pagi kita sudah berbicara mengenai bauksit. Dan, segera kita putuskan kapan kita akan larang ekspor bahan mentah dari bauksit,” tegasnya.

Berkaitan dengan peningkatan ekspor, Kepala Negara meminta penerbitan terkait untuk melihat peluang pasar yang memiliki permintaan yang sama.

“Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika permintaannya turun, tuntutan-nya agak menurun atau drop, ya kayaknya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira punya permintaan yang sama,” ucapnya.

Menurut Presiden, produk-produk Indonesia punya potensi besar di India tapi belum dilakukan pendekatan ke sana. Hal yang sama juga berkaitan dengan wisatawan mancanegara.

Kunjungan wisatawan asing harus didorong utamanya ke destinasi prioritas di Labuan Bajo, Mandalika, maupun Borobudur.

Menutup pengantarannya, Presiden meminta agar antisipasi dan bantuan terhadap penanganan COVID-19 tetap harus dilakukan, meskipun kasus harian sudah mengalami penurunan.

“Setelah sampai naik ke 6 ribu bahkan 7 ribu, per 5 Desember kemarin saya melihat sudah kasus hariannya sudah di angka 2.234. Kemudian, percepatan vaksinasi pemacu tetap harus digerakkan, agar kebersamaan masyarakat kita menjadi lebih baik,” pungkasnya.