Menkominfo Apresiasi Peran Humas Pemerintah Sukseskan Presidensi G20 Indonesia

Menkominfo Johnny G. Plate pada AMH 2022, di Sleman, Yogyakarta, Kamis (24/11/2022). (Foto: Humas Kemkominfo)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengapresiasi peran manusia pemerintah dalam menggaungkan dan mengomunikasikan gelaran Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

“G20 Puncak 2022 adalah salah satu bukti kegotongroyongan Indonesia menghasilkan satu kemampuan yang sangat tinggi dan bisa kita lakukan dalam kegotongroyongan,” ujar Johnny saat memberikan sambutan pada Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2022, di Yogyakarta Marriott Hotel, Sleman, Yogyakarta, Kamis (24/ 11/2022) malam.

Pertemuan pertemuan G20 di bawah presidensi Indonesia berlangsung di tengah ketegangan geopolitik global yang meningkat. Meski demikian, gelaran yang ditutup dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 atau KTT G20 di Bali pada tanggal 15-16 November lalu berhasil mengesahkan Deklarasi Pemimpin G20 atau G20 Bali Leaders’ Declaration.

“Kita dapat melaluinya dengan menghasilkan G20 Bali Leaders’ Declaration berisi 52 paragraf terkait dengan inisiatif konkret termasuk sikap terhadap perang di Ukraina,” ujar Menkominfo.

Johnny mengungkapkan, Presidensi G20 Indonesia pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik nasional maupun global.

“Keberhasilan-keberhasilan tersebut berkat kerja sama yang melindungi komponen bangsa termasuk rekan-rekan manusia pemerintah di kota-kota, kabupaten-kabupaten, provinsi, BUMD, BUMN, perguruan tinggi negeri hingga pengumuman dan lembaga yang telah ikut serta dalam mewartakan setiap pelaporan, kelompok kerja, kelompok keterlibatan, hingga acara puncak KTT G20,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menkominfo juga menghadapi peran sentral pelaksanaan kehumasan pemerintah atau humas pemerintah (GPR) dalam menyediakan informasi yang akurat dan faktual bagi masyarakat.

“Setidaknya telah ditemukan 10.691 isu hoaks dalam kurun waktu Agustus 2018 hingga awal November 2022. Karenanya peran GPR dalam menyediakan informasi yang akurat dan faktual bagi masyarakat menjadi krusial. GPR memiliki peran sentral dalam penyebaran informasi bagi masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Johnny, GPR juga berperan sebagai jembatan program komunikasi kerja kepada masyarakat pemerintah. Hal itu sejalan dengan mandat GPR menampung aspirasi publik serta membentuk gambar pemerintah.

“Namun di tengah laju persebaran informasi yang cepat, urgensi GPR, pemerintah manusia, menjadi lebih besar untuk dapat menyediakan informasi yang akurat serta meluruskan misinformasi yang tersebar di masyarakat,” tulisnya.

Sebagai saluran komunikasi pemerintah publik, tegas Johnny, pemerintah juga harus mampu mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk memilih sumber informasi yang kredibel sebagai acuan.

Lebih dari itu, peran manusia pemerintah menjadi lebih krusial karena bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan dan informasi agar pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien.

“Kehumasan yang ditetapkan pada pengalaman manusia atau humanisme menjadi penting untuk selalu di kedepankan,” tegasnya.