Menhub Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (02/11/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyediakan kebutuhan massal terutama di wilayah perkotaan.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas pengembangan dan penataan angkutan massal perkotaan, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (02/11/2022).
“Bapak Presiden adalah bahwa angkutan massal menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun massal itu sendiri,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengikuti ratas.
Budi menambahkan, perlu ada percontohan dalam pembangunan moda transportasi massa tersebut dan saat ini DKI Jakarta dinilai sebagai kota yang cukup representatif untuk percontohan tersebut.
“DKI adalah salah satu kota yang paling representatif untuk digunakan sebagai contoh. Di sini sudah ada MRT [moda raya terpadu]sudah ada LRT [light rail transit]nanti ditambah, nanti ada BRT [bus rapid transit]dan ini menjadi suatumodal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain,” ujarnya.
Dalam ratas, Presiden juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan pengumpan atau angkutan pengumpan bagi moda transportasi massal perkotaan yang dibangun oleh pemerintah pusat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi umum.
Menhub mencontohkan, untuk LRT Jabodebek Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI Jakarta Kewajiban untuk pemantauan pengumpan baik itu berupa bus atau angkutan lainnya.
“Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya pengumpantitik-titik perjumpaan yang namanya stasiun,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan pembangunan MRT di DKI Jakarta. Investor proyek ini tidak hanya dari Jepang tetapi juga dari Korea Selatan dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.
“Kami rencanakan pada saat G20 ada penandatanganan antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI, dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris, sehingga ini merupakan suatu payung konkret yang bisa diandalkan,” tandasnya.
Note:
Berita ini di ambil secara otomatis dari:
Media: D E T A K . C O
Penerbit:
Tanggal Terbit: 2022-11-05 12:54:19
Semua hak cipta atas postingan ini adalah milik D E T A K . C O
