Akses Disini, Jakarta — Politisi PDIP Masinton Pasaribu menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah mengeluarkan pernyataan ‘offside’ alias out of line dengan mengomentari ambang batas presiden.
Menurutnya, keputusan Firli yang menyetujui penurunan presidensial threshold dari 20 persen menjadi 0 persen tidak tepat.
“Kalau soal presidential threshold, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mohon maaf, saya kira pernyataannya itu offside,” kata Masinton kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12/2021). .
Menurut dia, Firli tidak boleh berkomentar soal ambang batas presiden. Masinton mengingatkan bahwa Presidential Threshold merupakan produk politik yang sudah diatur dengan undang-undang.
“Offside itu keluar jalur, [presidential] ambang batas adalah produk politik dan itu diatur dalam UU Pemilu,” kata Masinton.
Dia menambahkan, pernyataan Firli masih relevan ketika mengomentari tingginya biaya politik penyelenggaraan pilkada, pemilihan legislatif, atau pemilihan presiden yang berimplikasi pada perilaku korupsi.
“Kalau soal kontestasi politik, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, [dan] pemilihan presiden berbiaya tinggi sebagai konsekuensi dari demokrasi yang sangat liberal adalah relevan. Tingginya biaya politik yang berdampak pada perilaku koruptif mungkin masih relevan,” katanya.
Sebelumnya, Firli sepakat bahwa presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen untuk menekan perilaku korupsi.
Menurutnya, ambang batas 20 persen saat ini membuat biaya politik menjadi mahal.
“Kalau saya lihat begini, dalam demokrasi sekarang ini, dengan presidential threshold 20 persen, biaya politiknya tinggi. Sangat mahal. Biaya politik tinggi mengarah pada politik transaksional. Ujung-ujungnya korupsi,” kata Firli ketika rapat dengan pimpinan DPD pada Selasa (14/12), demikian siaran persnya, Rabu (15/12/2021).
“Kalau PT 0 persen, berarti sudah tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan biaya politik yang tinggi,” lanjutnya.
Pensiunan perwira polisi berpangkat komisaris jenderal itu menegaskan korupsi harus menjadi musuh bersama jika ingin memberantas korupsi. Menurutnya, semua elemen dan lembaga harus memiliki satu suara, alias tidak bisa bergerak sendiri-sendiri dalam pemberantasan korupsi.
Editor: Alfian Risfil A
