DPR Minta BPH Migas Jelaskan Ke Publik Soal Stok BBM, Masih Ada?

Avatar of Redaksi
DPR Minta BPH Migas Jelaskan Ke Publik Soal Stok BBM

Akses Disini, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap enteng masalah kelangkaan BBM di sejumlah daerah.

Menurutnya, masalah kelangkaan BBM ini harus segera diselesaikan sebelum merembet ke daerah lain dan merembet ke krisis seperti yang terjadi di beberapa negara.

“Pemerintah cq. BPH Migas harus meningkatkan pengawasan. Sebagai instansi yang berwenang mengatur dan mengawasi BBM, BPH Migas harus bertanggung jawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik,” kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (20/10/2021).

Mulyanto juga meminta BPH Migas menjelaskan kepada publik jumlah cadangan BBM termasuk sisa kuota BBM pada Oktober. Sehingga masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional yang mencukupi.

teks alternatif

Bagi Mulyanto, kekhawatiran masyarakat tentang kelangkaan bahan bakar bisa dimaklumi. Pasalnya, beberapa negara seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang menghadapi krisis energi.

Orang-orang khawatir Indonesia akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, BPH Migas perlu menjelaskan kepada publik status sebenarnya dari cadangan BBM nasional.

“Dua jenis bahan bakar langka itu adalah premium dan solar. Padahal bahan bakar jenis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu suplai harus selalu aman. Jangan sampai Pertamina menahan Anda karena ingin untung, pendistribusian BBM jenis ini,” ujarnya.

Pekan ini, banyak daerah mulai mengalami kelangkaan bahan bakar premium dan solar. Kelangkaan tidak hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai ke Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya.

Padahal jelas-jelas belum ada kebijakan pemerintah untuk menghapuskan BBM premium pada 2021,” kata Mulyanto.

Politisi PKS ini mendesak BPH Migas segera mengusut kekurangan ini. Apalagi, beberapa waktu lalu di Semarang, ditemukan sebuah gudang penimbunan bahan bakar bersubsidi yang diselundupkan.

Selain itu, BPH Migas perlu mempercepat penggunaan digital nozzle di setiap SPBU.

“Dengan nozzle digital ini, peluang terjadinya penyimpangan di titik SPBU bisa tertutup sepenuhnya. Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah kisaran antara titik pengiriman DO hingga titik SPBU. Alias ​​terjadinya “kencing” matahari di tengah jalan. Karena ini daerah yang tidak terawasi,” kata Mulyanto.

Ke depan, Mulyanto meminta Pemerintah, Pertamina dan BPH Migas memikirkan cara memperkuat sistem audit BBM. Misalnya, penerapan sistem pembayaran subsidi dihitung berdasarkan jumlah BBM yang keluar dari digital nozzle di SPBU, bukan direkapitulasi di depo BBM berbasis DO.

“Dengan sistem audit ini akan lebih jelas bahwa yang dibayar sebagai BBM bersubsidi hanyalah BBM yang diterima oleh masyarakat yang berhak melalui nozzle digital,” tutup Mulyanto.

Penulis: Tio

Tinggalkan Balasan