Pengarang : Fauzi Sanusi, Akademisi Untirta
Di tahun pertama menjabat Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta gagal untuk pertama kalinya. Pasalnya, program unggulan penyediaan 25.000 pekerjaan yang dijanjikan selama masa kampanye sangat sulit diwujudkan.
Bendera putih telah dikibarkan melalui usulan amandemen APBD 2021 di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 12,15% dari target semula di bawah 10%. Padahal, jika program ini berhasil, angka pengangguran bisa ditekan.
Seperti biasa menjelang akhir tahun, pemerintah mengusulkan perubahan anggaran tahun berjalan. Kali ini, alasan perubahan tersebut karena asumsi makro yang salah tempat saat perencanaan, akibat pandemi Covid-19 di pertengahan tahun ini yang semakin mengkhawatirkan karena masuk zona merah.
Bencana kesehatan telah mengubah tatanan sosial, termasuk cara kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Mobilitas fisik yang berkurang digantikan dengan work from home sehingga ada penghematan biaya operasional, pembangunan konstruksi digeser ke perencanaan. Intinya sebagian besar anggaran dialihkan (refocusing) untuk penanganan Covid-19.
Di sisi lain, indikator makro ekonomi seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terkoreksi cukup signifikan. Awalnya, Pemerintah Kota berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon pada tahun 2021 berkisar antara 5,6% hingga 6%. Dengan pertumbuhan tersebut, diharapkan TPT dapat ditekan hingga di bawah 10%, apalagi dengan janji-janji politik selama masa kampanye untuk menyediakan hingga 25.000 atau 5.000 lapangan kerja per tahun. Janji tersebut dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini. Pada pertengahan tahun 2021 saja, jumlah pengangguran sudah mencapai lebih dari 25.000. Alih-alih menekan angka pengangguran, mendatangkan investor saja sulit.
Pengangguran dan kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan yang tidak dapat dipisahkan. Jika pengangguran meningkat, maka pada saat yang sama kemiskinan akan meningkat. Pada tahun 2020 BPS melaporkan kemiskinan Kota Cilegon mencapai 3,69% atau sebanyak 16.310 jiwa sedangkan asumsi tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penyusunan APBD 2021 adalah 2,91%. Sebuah studi yang kredibilitasnya perlu dipertanyakan. Saya pesimis jika Pemkot bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi 2,91% mengingat perekonomian masih belum pulih.
Lalu bagaimana skenario awal Helldy-Sanuji untuk berani menggulirkan program ketenagakerjaan. Logika macam apa yang dibangun untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak itu, sedangkan semua industri di Cilegon bersifat padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja karena telah digantikan oleh teknologi. Kalaupun ada penelitian, apakah sudah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Misalnya pertumbuhan investasi, jenis investasi, kesiapan dan kompetensi pencari kerja, peningkatan angkatan kerja, kelembagaan ekonomi yang terkait dengan penciptaan iklim yang kondusif untuk berusaha hingga kajian perkiraan pertumbuhan ekonomi.
Jadi kalau boleh saya tebak, program yang gagal itu tidak dirancang dengan hati-hati dan mengabaikan faktor-faktor di atas. Sekalipun pandemi Covid dijadikan alasan utama kegagalan asumsi makro, seorang pemimpin yang mengaku profesional harus memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibel dalam menyikapi perubahan. Kemampuan untuk berimprovisasi dan kreatif dalam menemukan cara alternatif untuk menghindari badai. Bukan dengan menurunkan target, tapi dengan berinovasi dengan menawarkan proposal baru, metode baru dan strategi baru.
Janji sudah terekam dalam jejak digital, sementara rakyat menunggu untuk ditepati. Tidak baik mencari alibi dengan menyanyi dan menari poco-poco atau menunjukkan kasih sayang. Lebih baik mengerahkan potensi dan menggabungkan berbagai sumber daya yang masih tercerai-berai, daripada menjadi sombong dan melontarkan kecurigaan.
