CILEGON – Pengamat akademisi dan pemerintah Fauzi Sanusi angkat bicara soal pencapaian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Fauzi mengucapkan selamat kepada pemerintah atas penghargaan tersebut karena menunjukkan bahwa pelaporan keuangan telah sesuai dengan norma akuntansi pemerintah.
Namun, ia mengingatkan, WTP bukan berarti pemerintah bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Banyak fakta yang menguatkan opini saya,” kata Fauzi, Kamis (14/10).
Fauzi melanjutkan, pemerintah boleh berbangga diri, tapi jangan bubar sehingga bisa menurunkan kewaspadaan.
“WTP itu seperti pagar sebuah bangunan yang fungsinya untuk mengantisipasi pencurian. Jika mengacu pada teori korupsi Gone, penyebab korupsi paling sering terjadi karena kesempatan dan keserakahan. Jika potensi karakter serakah yang dimiliki oleh individu calon koruptor diberikan kesempatan atau kesempatan, maka KKN akan terjadi,” tambah Fauzi.
Menurut Fauzi, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, diperlukan kerjasama antara internal dan eksternal. Internal berarti memperkuat inspektorat dengan dukungan tulus dari Walikota, sedangkan secara eksternal memperkuat peran dan tugas pokok DPRD di bidang pengawasan dan penganggaran.
Selama ini kerjasama tersebut belum terjadi, bahkan terkesan tidak saling mendukung.
“Intinya kerjasama internal eksternal yang didukung serius (political will) Walikota dalam pemberantasan KKN. Saya sengaja menekankan kata-kata Kolusi dan Nepotisme. Karena dua praktik ini semakin berani dan terbuka,” ujarnya. (bam/air)
