SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan harus selalu ada keberadaan dan jalan yang baik untuk kelancaran aktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diperintahkan untuk tidak menyakiti hati masyarakat dengan adanya akses jalan yang rusak.
“Pemprov Banten selalu hadir dan ditengah-tengah masyarakat. Kita buktikan dari Tanjung Lesung hingga sumur jalan (25 km, red) yang dibangun Pemprov Banten bagus,” kata WH saat Peresmian dan Peninjauan Proyek Infrastruktur Provinsi Banten di Taman Pendidikan Sumur, Sumber Jaya Desa, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Rabu (12/10/2021).
“Jangan merugikan masyarakat dengan jalan rusak. Rakyat harus dihadirkan, harus diberikan jalan yang baik. Agar masyarakat bisa melakukan aktivitas, ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Oleh karena itu, saya minta jalan yang kita ambil harus menjadi baik untuk sisa hidup kita, “tambahnya.
Acara yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt. Sekda Banten Muhtarom dan ketua OPD. Sebelumnya, rombongan melakukan penanaman pohon di Bumi Perkemahan Cikujang, Kabupaten Pandeglang. Dalam kesempatan itu, rombongan juga membagikan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.
Masih menurut Gubernur WH, Pemprov Banten selalu berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Banten. Saat ini Pemprov Banten telah membangun dan membebaskan sekolah dan beberapa rumah sakit yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.
“Tahun ini Pemprov Banten membangun sekolah, di antaranya menghapus biaya sekolah, menaikkan gaji guru honorer dari Rp 300 ribu menjadi Rp 3 juta, dan meningkatkan tunjangan Kepala Sekolah,” ujarnya.
“Saya ingin, 10 tahun dari sekarang, akan lahir generasi mahasiswa yang terdidik dan mampu bersaing,” imbuhnya.
Untuk kesehatan, lanjut WH, Pemprov Banten juga sedang membangun rumah sakit. RSUD Banten saat ini sedang membangun gedung 8 lantai dengan laboratorium. Kemudian kami juga membangun RS Labuan dan RS Cilograng. Ini juga sebagai bentuk perhatian Pemerintah kepada masyarakat,” tambah Gubernur WH.
“Pemprov Banten juga memiliki komitmen clean governance,” ujarnya.
Dijelaskannya, Pemprov Banten telah memberikan bantuan listrik melalui program listrik desa (lisdes) bagi masyarakat Provinsi Banten, dukungan kepada Bupati dan Walikota terkait pembangunan jalan lingkungan, serta bantuan bagi pondok pesantren di wilayah Banten. Propinsi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga menyerahkan bantuan perumahan melalui Program Hunian Tetap (Huntap) bagi korban tsunami dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan masjid dan mushola serta pembagian paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. .
Saat Gubernur WH dan rombongan meninjau rumah-rumah Program Hunian Tetap dan Program Penanganan RTLH, sebagaimana dilansir Camat Sumur A Suherudin, untuk Program Hunian Tetap dan Penanganan RTLH di Kecamatan Sumur, tercatat 197 unit rumah.
Usai meninjau rumah bantuan, Gubernur WH dan rombongan juga mengunjungi jembatan warna-warni yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan jembatan pelangi. Jembatan ini merupakan penanda jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Banten di jalan Tanjung Lesung – Sumur. Menurut Gubernur WH, jembatan pelangi ini dibangun untuk mendukung standar jalan Provinsi Banten yang mantap, sekaligus menjadi penanda bagi pengguna jalan untuk masuk ke Provinsi Banten.
Selanjutnya rombongan juga meninjau kondisi jalan Ciseukeut – Sobang – Tela. Dijelaskan Pj Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan, ruas jalan sepanjang 15 km itu diselesaikan Pemprov Banten pada 2019.
Ruas jalan Munjul – Picung menjadi ruas jalan selanjutnya yang ditinjau oleh Gubernur WH dan rombongan. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur WH juga melakukan dialog dengan masyarakat serta membagikan paket bantuan sembako dan listrik desa di lapangan Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Pandeglang.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak karena Covid-19 masih ada.
Selanjutnya rombongan Gubernur WH bertemu dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo Bupati Pandeglang. Dijelaskannya, Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang sepakat untuk mencegah pembangunan gedung di atas saluran air/drainase demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten masing-masing memiliki kewenangan penanganan jalan.
“Kewenangannya mengkoordinasikan agar pembangunan tidak terganggu demi terwujudnya jalan mantap, jalan Nasional, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten/Kota,” pungkas Gubernur WH.
(Merah)
